Kasus Dana Bansos Pemkot Tahun 2015 Terus Disoal

April 18, 2017
Ilustrasi 

BANDARLAMPUNG, - Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) mempertanyakan kejelasan penggunaan dana bansos dan hibah ke pemerintah Bandarlampung yang sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sekitar Rp60 miliar pada anggaran tahun 2015 lalu.

“Kok aneh ya aparat hukumnya pada diam saja. Kenapa masyarakat tidak diberi tahu terkait kejelasan dana itu oleh pemerintah setempat,” kata Humas Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL), Yohannes Joko Purwanto, Selasa, (18/4).

Semestinya aparat hukum juga dapat mendorong keinginan warga Bandarlampung yang menginginkan kejelasan penggunaan anggaran dana bansos dan hibah itu sekaligus untuk membuat efek jera seorang pemimpin agar dapat berlaku terbuka mengenai segala informasi kegiatan  yang menggunakan uang masyarakat.

“Padahal uang yang digunakan itu uang masyarakat, tapi kok masyarakat tidak boleh untuk mengetahui penggunaannya,” sindirnya.

Masyarakat Bandarlampung berhak mengetahui kejelasan penggunaan dana bansos dan hibah yang disalurkan oleh pemerintah setempat. Pasalnya, anggaran itu berasal dari masyarakat yang taat dalam membayar pajak.

“Selama ini masyarakat telah berusaha mendorong pemasukan daerah melalui pajak guna memajukan kota Tapis Berseri. Tetapi saat masyarakat mencoba mempertanyakan larinya uang pajak itu kemana saja, kok malah pada diem semua,” ucapnya.

Jika pemerintah Bandarlampung bersikeras tidak mau menjelaskan penggunaan dana bansos dan hibah itu, maka, muncul dugaan bahwa Wali Kota Bandarlampung telah menciderai amanah warga untuk memajukan Kota Tapis Berseri.

“Repot sudah kalau pemimpin tidak bisa menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi warganya sendiri,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah Bandarlampung dapat mendengarkan keinginan warganya yang ingin mengetahui kejelasan penggunaan anggaran daerah dari uang rakyat.

“Mana katanya yang dari rakyat untuk rakyat. Buktikan dong,” pungkasnya. (#) 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »