Ini Cara Pemda Lampung Tengah Dongkrak PAD

July 24, 2017


Lampung Tengah- Genjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung Tengah, Komisi II DPRD Lamteng akan memberikan sanksi berat kepada pemilik sumur bor ilegal atau yang tidak berijin. ‎Sehingga progres terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangannya cepat bergerak.

"Sanksinya akan kita perberat. Dengan sanksi diperberat harapanya mereka akan sadar. Sehingga potensi peningkatan pendapatan asli daerah kita bisa ada subsidi silang untuk rakyat miskin di Bumi Beguai Jejamo Wawai ini,"ujar

Ketua bapemperda (badan pembuat peraturan daerah) Sumarsono kepada awak media di ruang kerjanya, usai rapat bersama Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Lamteng, Senin ‎(24/7).

Ia berujar banyaknya oknum-oknum pemilik sumur bor yang tidak berijin lantaran aturan yang saat ini berlaku sangsi dan dendanya sangat ringan. Sangsi yang berlaku saat ini kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp5 juta

"Nah hasil kesepakatan dalam rapat tadi, kita perberat kurungan paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp50 juta Indikasi pembocoran PAD ini juga karena kemarin belum maksimal karena Perda ini jadi simpang siur antara kewenangan bupati dan provinsi sehingga tetap ada potensi kerugian, tapi astimasi kita tidak tahu persis,"katanya.

Ia mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah beberapa kali sidak dan hasilnya mereka sudah bingung mau ngurus perizinan. Namun Perda perizinan sudah jadi kewenangan pemerintah provinsi dalam arti gubernur.

"Maka kita hanya bisa mempertegas sangsi-sangsi kewenangan saja, mereka mau mengurus izin silahkan, mangkanya tadi kita tegaskan kepada Kepala BPPRD untuk mensosialisasikan hal ini kepada perusahaan-perusahaan dengan dikirim surat atau diundang.  Kita sosialisasikan Perda ini supaya mereka segera mengurus perizinannya,"ucap Sumarsono.

Ia  menyatakan, nanti pada saat Perda disahkan pihaknya akan melakukan sidak dan pembinaan-pembinaan kepada pemilik sumur bor yang belum mempunyai izin, agar segera mengurus izinnya atau sanksi dijalankan.

"Kami juga sudah tugaskan kepada Kepala BPPRD dan Kabag Hukum Pemkab Lamteng untuk menambah pendidikan kepada para penyidik-penyidik pegawai negeri sipil dalam PPNS karena Perda ini ranahnya adalah kewenanan PPNS sementara PPNS kita sangat terbatas dan kebetulan Perda Lamteng mempunyai Kabag Hukum yang seorang jaksa senior yang diperpadukan kepada Perda kita. Sehingga harapan kami akan semakin senergis dan  semakin matang PPNS dalam menagani pelangaran-pelanggaran Perda ini,"ungkapnya. (Rendra)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »