Paripurna DPRD Pringsewu, Pasal 55 tak Dicantumkan dalam Raperda

July 17, 2017
PRINGSEWU - Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengusulkan agar pasal 55 tidak perlu dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu.

Hal tersebut mengingat kesiapan tersebut tergantung pada OPD terkait, termasuk kesiapan materi muatan dalam peraturan tersebut.

Masukan tersebut disampaikan Wakil Bupati Pringsewu Fauzi dalam sambutannya saat rapat paripurna tentang pendapat Bupati Pringsewu terhadap Ranperda prakarsa DPRD Pringsewu yang dipimpin Ketua DPRD Ilyasa di gedung DPRD setempat, Senin (17/07/2017).


Namun demikian, menurut Fauzi, dengan telah ditetapkannya PP No.18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD, merupakan langkah progresif dan akseleratif dalam mengakomodir dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi di tingkat pusat. " Kami mendukung agar hal ini dapat segera direalisasikan mengingat pelaksanaan peraturan tersebut paling lambat tiga bulan setelah diundangkan," katanya. (Zal)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »