Pembangunan Talud di Ambarawa Pringsewu Disoal

July 14, 2017

Lokasi pembangunan talud di pringsewu

 Pringsewu -  Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa, dana desa di tahun 2017 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sesuai Permendes 21 tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu untuk membangun infrastuktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud. Bidang kesehatan dan pendidikan juga perlu diprioritaskan, di antaranya Posyandu dan PAUD.

Namun diduga praktiknya pembangunan dalam pelaksanaannya diduga bermasalah, salah satunya di Pekon Margodadi Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, pembangunan talud yang dialokasikan dari Dana Desa (DD) tahun 2017 diduga asal jadi. pasalnya, dalam pekerjaannya diduga tidak sesuai dengan aturan konstuksi yang berlaku, dengan pemasangan batu belah hanya ditancap di atas lumpur pesawahan tanpa dilakukan penggalian.

Darwan salah satu pekerja mengaku, tidak tahu menah soal pekerjaan talud tersebut, ia berujar, hanya sebatas pekerja tidak tahu sumber dana darimana, serta pemasangannya sesuai dengan yang diperintahkan.

"Pemasangan batu untuk talud di arael sawah, hanya saya tancap. Sebab, jika dilakukan pengalian maka sawahnya rusak, akibat pembangunan talud," kata dia, baru-baru ini.

Kemudian soal luasan pekerjaan talud di Pekon Margodadi, Darwan kembali mengaku sebagai pekerja saja.

"Untuk luasan dan panjangnya saya tidak tahu. Namun, untuk lebar dan tingginya sekitar 30 cm x 0.50 m," katanya.

Kepala Pekon Margodadi Samsudin, Kepada wartawan mengatakan berterimakasih atas informasi tersebut, dia juga menyarankan agar kabar ini dilaporkan ke instansi terkait.

“Lapor ke BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) dan inspektorat Kabupaten Pringsewu, " pungkasnya.

Elemen Sarankan ke Pengegak Hukum

Lembaga  Penggiat Anti korupsi Provinsi Lampung Muhammad Ikbal menghimbau kepada masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengawal penggunaan dana desa  di setiap desa/pekon masing-masing.

Ia berujar, jika ada hal-hal yang tidak sesuai silahkan dilaporkan, yang penting memiliki bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

“Ini semua demi menjamin pembangunan berkualitas setiap desa/pekon di Kabupaten Pringsewu," jelasnya.

M. Ikbal juga menambahkan, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001, pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan unsur-unsurnya poin pertama adalah perbuatan melawan hukum, kedua Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ketiga merugikan keuangan negara atau perekonomian, keempat menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

“Poin keempat diatas menguatkan dugaan penyalah gunaan wewenang, untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dengan mengurangi volume pekerjaan pembangunan talud,” ungkapnya

Selain itu juga M. Ikbal, berujar, dalam kasus pidana korupsi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal tersebut harus dapat dibuktikan secara hukum formil apakah tindakan seseorang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sehingga dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat menyebabkan kerugian keuangan Negara yang sudah dikucurkan untuk pembangunan desa.

“Saya berharap kepada penegak hukum di lingkungan Kabupaten Pringsewu, segerak menidak oknum-oknum kepala pekon yang diduga merugikan uang negara, terutama terkait pengelolaan dana desa, dirinya juga sambung M. Ikbal akan melaporkan oknum kepala pekon Margodadi ke pihak yang berwajib,” tegasnya. (zal)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »