Pemda Pringsewu Mediasi Warga Fajaresuk

July 13, 2017


PRINGSEWU - Guna menindaklanjuti serta memastikan adanya kegaduhan dan polemik yang terjadi di Kelurahan Fajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu,  dengan munculnya aksi protes yang dilakukan tiga (3) kepala lingkungan (Kaling) dan 17 Ketua Rukun Tetangga (RT) pada Rabu (12/07) lalu.

Kamis (13/07/2017) Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat (Kesbangpol) dan Tata Pemerintahan (Tapem) Setdakab Pringsewu mengundang para perangkat kelurahan di Fajaresuk (Kaling dan RT) guna dimintai klarifikasi dan keterangan.

Budiyanto, Ketua RT 05 LK 1 saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya  meminta Lurah Fajaresuk Bambang Sutrisno untuk dicopot dari jabatannya.

"Kami siap kembali bekerja dan menjabat sebagai perangkat kelurahan, dengan catatan lurah fajaresuk diganti," ucap Budiyanto, juru bicara mewakili para Ketua RT dan Kepala Lingkungan di Fajaresuk.

Budiyanto membeberkan, jika pemberhentian terhadap para Kaling yakni Kaling III (Sukiyo), Kaling II (Sumarno) secara lisan dan ditambah Kaling I (Suwarto) tanpa didasari dengan alasan yang jelas

"Ini sempat kita tanyakan langsung ke lurahnya, tapi jawabannya tidak mendasar serta terkesan arogan," ungkap Budiyanto.

Di tempat terpisah, Lurah Fajaresuk Bambang Sutrisno saat dikonfirmasi berkaitan dengan aksi protes yang dilakukan para Kaling dam juga Ketua RT menjelaskan, pemberhentian ketiga Kaling dengan alasan adanya aduan dari para warga.

"Jadi, warga di lingkungan III menyampaikan laporan berikut tanda tangan dukungan untuk penggantian Kaling. Merespon itu, saya kemudian memberhentikam Kaling tersebut secara lisan," ucap Bambang.

Sementara lanjut Bambang, untuk pemberhentian terhadap Kaling I lantaran yang bersangkutan tidak bisa lagi diajak bekerjasama.

"Untuk Kaling I yakni Suwarto, akhirnya saya berhentikan," jelasnya.

Sementara itu, dari hasil rapat konsultasi Kaling dan RT se Kelurahan Fajaresuk dapat diinventarisir beberapa point yang disampaikan, dimana kebijakan lurah fajaresuk (Bambang Sutrisno) memberhentikan para Kaling dinilai arogan lantaran tidak ditempuh dengan cara prosedural (memanggil yang bersangkutan terlebih dahulu) atas adanya aduan dan tanda tangan 80 warga yang meminta Kaling III diganti.

Kemudian, para Kaling juga dinilai  kurang mendukung apa yang jadi kebijakan lurah seperti soal biaya izin keramaian, biaya suarat kuasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor dan biaya surat kuasa pengambilan uang di bank (zal)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »