Takut Dipenjara Bareng-bareng Kepala Desa Tolak Dana Desa

March 08, 2018
SELURUH kepala desa di wilayah Kecamatan Way Serdang menolak Dana Desa lantaran dipicu rasa ketakutanya kepada pihak kepolisian agar tidak terseret kedalam jeruji besi (penjara).

Hal tersebut dipicu dengan ketatnya pengawasan dari berbagai pihak yang terkait dalam pengawasan program Dana Desa atau DD tersebut.

Sebagai mana penuturan Sujoko yang juga Kepala Desa Kebon Dalem kecamatan way serdang kabupaten Mesuji tersebut menyatakan bahwa, keberadaan Dana Desa selaku program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mensejahterakan serta pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan nampaknya Juga menimbulkan polemik bagi sebagian kepala desa.

"Menurut teman-teman kepala Desa banyak sudah yang di datangi oleh pihak tipikor, kami takut nanti nasib kami seperti Narto yang sekarang udah di penjara karena kesalahan administratif yang seharusnya pihak tipidkor bisa bekerja sesuai prosedur tanpa harus langsung comot begitu saja," terang Joko saat di konfirmasi oleh tim media hari Kamis (08/03) via phonsel.

Saat disinggung berapa jumlah kepala desa yang sudah di datangi pihak kepolisian terkait dana desa tersebut, Sujoko yang juga ketua Apdesi kecamatan way serdang ini menjelaskan dari dua puluh desa yang berada di lingkup kecamatan way serdang terdapat empat kepala desa yang telah di datanya oleh pihak kepolisian terkait Dana Desa.

"Kalau saya sendiri sih belum pernah tipikor datang ke tempat saya, namun menurut info dari rekan rekan kepala desa, ada empat desa yang kepala desanya pernah didatangi oleh kepolsian, ini sangat membuat kami tidak nyaman, " tuturnya.

Saat disinggung telah berlangsung berapa lama program tersebut dijalankan, Ia menjelaskan bahwa Dana Desa sejak 2015 belum pernah ada permasalahan, bahkan ia juga mengakui hanya baru baru ini pihak tipidkor melakukan pemeriksaan.

"Ya dana desa itu sejak tahun 2015 gak pernah ada kendala, hanya baru tahun ini banyak kawan kami yang didatengi, bahkan ada satu kawan kami yang sudah masuk penjara, sebenarnya polisi gak perlu begini lah, kalau hanya kesalahan administratif kan bisa di benahi, nyatanya bangunan fisiknya juga ada, kan ada aturanya nota kesepahamanya juga kan ada dari tiga mentri dengan kapolri juga, " paparnya.

Ditanya apakah unit tipidkor hanya menanya tentang dana desa atau dana dana yang lain, Joko mengakui bahwa berdasarkan keterangan rekan rekan sejawatnya pihak tipidkor juga menanyakan dana lain.

"Kalau menurut kawan kawan kepala desa, katanya pihak tipidkor bukan hanya menanya tentang dana desa saja, mereka juga menanya tentang dana APBD juga, cuma tiga orang kok mas yang detang, itu lho orangnya yang kecil kecil, " tandasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah Camat way serdang I komang Sutiaka Menyatakan Bahwa, pihak tipidkor seharusnya melakukan kordinasi dengan pihak inspektorat dan juga bupati Mesuji.

"Teman teman kepala desa ini pada takut karena sudah ada satu kades yang masuk penjara, seharusnya pihak tipidkor melakukan kordinasi dulu dengan inspektorat atau PMD, dan lagi polisi tidak bisa melakukan penangkapan kepala desa terkait Dana Desa ini tanpa persetujuan Bupati, kita kan sudah menandatangani MOU tentang dana desa, dimana pengawasanya melibatkan beberapa unsur baik dari kepilisian maupun TNI, " terang camat tersebut kepada tim media.(red)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »