Herman HN Paksa 83 Lurah Jadi Tim Sukses



Bandar Lampung-Syahwat politik Walikota Bandar Lampung non aktif , Herman HN semakin tak terbendung, ambisi memenangkan Pilgub dilakukan dengan menghalalkan segala cara.
Walikota yang dikenal temperamen dan di cap Kepala daerah yang hobi melanggar aturan ini, pada Minggu malam (20/05) lalu diketahui  mendesak lurah se-Kota Bandar Lampung agar membantunya dalam memenangkan kontestasi yang digelar Juni mendatang.
Meski demikian dari 183 Lurah hanya 83 yang bersedia datang di kediaman Herman HN di daerah Korpri Kecamatan Sukarame, dari informasi yang didapat tempat pertemuan tersebut merupakan rumah pribadi kedua mantan Kadispenda selain dari Rumah pribadi Herman HN di Jalan Cut Nyak Dien, Palapa
Langkah membabi buta tersebut,menurut sumber yang meminta namanya tidak diberitakan mengungkapkan agar seluruh pamong di Kota tapis Berseri berjuang bersama untuk memenangkan Herman Hn pada Pilgub mendatang.

�Bapak sekarang lagi berjuang, sekarang kalian bantu saya," Jelas sumber saat menirukan ucapan Herman HN.

Kepala desa atau lurah dilarang keras ikut dan terlibat dalam kampanye atau hubungan lainnya dalam Pilkada, Pileg, maupun Pilpres. Tujuannya, agar berlaku netral, tidak ikut mengkampayekan para kontestan di Pilbup dan Pilgub. 

Terpisah salah satu Lurah Di Kecamatan Way Halim mengaku enggan memenuhi panggilan tersebut, meski mengetahui Ia mengaku tetap bersikap netral walaupun sadar akan konsekuensi yang di dapat ketika Herman HN kembali aktif menjadi Walikota.

� Saya tahu dan di undang dalam pertemuan itu, tetapi saya memilih tidak datang karena mau bagaiamana pun juga selaku pamong saya harus netral, kalau secara pribadi saya sangat simpatik kepada Pak Herman, namun kalau konteksnya pilgub, walau saya Lurah Mas, saya taat aturan,�singkatnya.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 (1) Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 188 �Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)�.

Dari beberapa dugaan tersebut agar sepantasnya Bawaslu Provinsi, mengambil tindakan untuk menindak menindak lanjuti temuan-temuan tersebut  yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.


Post a Comment

0 Comments