Ikut Rakornas, Bappeda Tanggamus Pastikan PKH Naik 50 Persen

Bappeda Tanggamus mengikuti Rakornas PKH di Jakarta. Foto ist
Tanggamus-Bappeda Tanggamus ikuti Rapat Kordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (PKH) dengan  dihadiri 514 bupati dan walikota seluruh Indonesia di Puri Agung Ballroom Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (3/5).
Melalui inbox Messenger kepada wartawan Pikiranlampung.com, Kamis (3/5). Kepala BAPPEDA Tanggamus Hi. Hendra Wijaya Mega mengatakan, beberapa pejabat penting dari BAPPENAS serta kementerian pun dihadirkan sebagai narasumber. Antara lain adalah Pungky Sumadi dari Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan BAPPENAS, menjadi narasumber pada tema Tren Perencanaan Strategis PKH dalam RPJMN 2015-2019. Lalu Askolani dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, menjadi narasumber pada tema Kebijakan Keuangan Inklusif bagi Masyarakat Kurang Mampu.

Kemudian Akmal Taher selaku Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Layanan, menjadi narasumber dalam tema Peran Strategis PKH dalam Mencegah Gizi Buruk dan Stunting. Berikutnya, Harry Hikmat selaku Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, menjadi narasumber pada tema Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan.

"Dan terakhir adalah Thamrin selaku Sekretaris Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi narasumber pada tema Peran Strategis PKH dalam Meningkatkan Kelangsungan Pendidikan Anak," jelas Hendra Wijaya Mega.

Mengutip arahan Pungki Sumadi, Hendra Wijaya mengatakan, PKH berawal dari 2,5 juta penerima manfaat, 2018 ini menjadi 10 juta penerima manfaat. Penerima manfaat PKH mendapatkan Rp1,8 juta/KK/tahun.

"Tahun 2019, Pak Pungki Sumadi mengatakan, Kemensos akan menaikkan 50 persen anggaran PKH yang saat ini Rp1,8 juta/KK/tahun. Sumber data diambil dari BDT dengan SIGn yang dikelola Dinas Sosial setiap daerah dan melakukan verifikasi dan validasi dua kali setahun," ungkap Hendra Wijaya.

Selanjutnya, kata dia, Pungki Sumadi berharap, berkaitan dengan sinkronisasi data di daerah, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap daerah seluruh Indonesia sungguh-sungguh dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada, agar tepat sasaran.

"Saya juga berharap semua kepala daerah melakukan penguatan pada Dinas Sosial masing-masing, untuk melakukan pendataan dan validasi penduduk miskin dan Penguatan Program Stunting," harap Pungki Sumadi dikutip Kepala BAPPDA Tanggamus.

Sementara itu, Hendra Wijaya Mega mewakili Penjabat Bupati Tanggamus Ir. Zainal Abidin menyampaikan, pihaknya  siap berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, bahkan seluruh Camat di Tanggamus dalam menyukseskan PKH.

"Kesiapan itu dilakukan dalam rangka mengurangi masyarakat miskin 10% per tahun, yang menjadi Program Pemerintah Pusat," tandas Hendra Wijaya Mega melalui Messenger. (Agus).

Post a Comment

0 Comments