Tak ada izin Cuti, Kepala BNP2TKI Dukung Cagub Koorporasi


LAMPUNG-Keberadaan Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid  di Gudang logistik milik Pasangan Calon (Paslon) Arinal-Chusnuniah  saat  ditemui Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Bukit Kemuning, Lampung Utara, jumat (25/5/2018) kuat dugaan tidak mengajukan izin cuti mengikuti kegiatan kampanye.

Pasalnya dalam peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 ayat (2) izin itu harus disampaikan paling lambat tiga hari sebelumnya, namun dari laman BNP2TKI, diketahui Politisi Golkar itu masih aktif sebagai pejabat negara dengan melantik dua pejabat eselon I di Ruangan Auditorium BNP2TKI, Rabu (23/05) lalu.

Sementara Dalam video yang beredar, tampak Politisi Golkar itu cenderung menutup-nutupi ketika Tim Gakkumdu menanyakan persoalan surat tanda terima pemberitahuan [STTP] ikut dalam kegiatan kampanye yang diterbitkan Polda Lampung, karena selaku pejabat negara, Nusron terlebih dahulu harus mengajukan cuti tiga hari sebelumnya jika ingin mengikuti atau hadir dalam kampanye Arinal-Nunik.

� Lihat ini STTPnya ada silahkan cek, ayo kitangobrol disana,�jawab Nusron pada Tim Gakkumdu, Jumat (25/05).

Terpisah, Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, setiap pejabat negara bagian dari juru kampanye pun wajib mengantongi izin cuti kampanye.

�Pejabat negara yang jadi jurkam harus ada izin dari Presiden. Meskipun menjadi petinggi parpol, selama mereka bertugas sebagai pejabat negara, mereka harus netral. Untuk itu, mereka harus dapat izin cuti dari tanggung jawab sebagai pejabat negara,� jelas Rahmat, Sabtu (26/5/2018)

Ia juga mengatakan, daftar nama pejabat negara baik menteri, gubernur maupun bupati/walikota yang akan menjadi jurkam harus dilaporkan ke KPU dan Bawaslu. Pejabat setara menteri harus mendapat izin cuti dari Presiden. Untuk bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota diajukan ke Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Meski diperbolehkan menjadi jurkam politik, tapi sesuai aturan, seluruh pejabat negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye.
�Ia harus memberi tahukan izin cuti kepada KPU paling lambat 3 hari sebelum kampanye,� ujarnya.



Post a Comment

0 Comments